Prabowo Bertekad Hapus Pajak Rumah Hingga 16 Persen

Sektor properti di Indonesia seakan mendapatkan angin segar. Hal ini karena presiden terpilih Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto ingin menghapus pajak dengan total hingga 16 persen.

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa terdapat wacana penghapusan pajak properti dan perumahan rumah. Pajak tersebut mencangkup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN). 

Lanjut, Ia menjelaskan penghapusan pajak BPHTB sebesar 5 persen, sementara PPN mencapai 11 persen. Dengan demikian, total wacana penghapusan pajak properti dan perumahan mencapai 16 persen. 

Sektor Properti Sebagai Stimulus Perekonomian

Hashim juga menegaskan bahwa wacana penghapusan ini 1-3 tahun pertama, dengan tujuan mengurangi beban. Selain itu, adanya penghapusan ini diharapkan supaya sektor properti kembali bangkit dan menjadi stimulus penggerak perekonomian. Tidak hanya itu, penghapusan ini juga sebagai upaya memenuhi target membangun 3 juta rumah dalam setahun.  

Tim Prabowo juga menilai kontribusi sektor properti masih cukup rendah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan total 3 persen dan ditargetkan mencapai 25 persen di masa yang akan datang.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," ungkap Hashim, dikutip dari CNN Indonesia.

Kehilangan Sektor Pendapatan

Penghapusan pajak properti dan perumahan berdampak kepada pendapatan. Hashim juga mengungkapkan bahwa negara akan kehilangan beberapa pos pendapatan. Namun, Ia menyebut hal itu bisa digantian dari pendapat-pendapat negara yang lain. 

Adik Prabowo tersebut juga mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan pendapatan tersebut. Salah satu yang diajak yaitu Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero), Nixon Napitupulu.

Wacana Kementerian Penerimaan

Dengan penghapusan pajak properti dan perumahan yang mencapai 16 persen, tentu bisa memengaruhi terhadap penerimaan negara. Hashim menegaskan bahwa tim Prabowo sudah memikirkan untuk menambal pendapatan yang hilang tersebut, termasuk kontraktor. Namun, Hashim tidak menjelaskan lebih jauh terkait skema yang akan dijalankan.

Selain itu, wacana dibentuknya Kementerian Penerimaan juga menjadi salah satu cara untuk menambal pendapatan tersebut. Kementerian Penerimaan akan diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak dari sumber-sumber lain. 

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tutur Hashim, dikutip dari CNN Indonesia.

Written by Jihan Asra (Intern Marcomm Loan Market & Ray White)

Editor by: Mega Madani (Digital Marketing Marcomm Loan Market)

Approved by: Mega Madani (Digital Marketing Marcomm Loan Market)